Korupsi di Balik Program Makan Bergizi Gratis: Tiga Pimpinan BGN Ditahan Kejagung

Jakarta – Sebuah video di TikTok bisa jadi awal dari sesuatu yang besar. April 2026, akun @NOVIR007 mengunggah video yang menujukkan ada ribuan motor listrik berlogo BGN (Badan Gizi Nasional) masih terbungkus plastik serta tersusun rapi di sebuah gudang besar yang ada di Jawa Barat. Masyarakat langsung mempertanyakan: apa hubungannya motor listrik dengan program makan bergizi anak sekolah?

Dua bulan setelahnya, pertanyaan itu terjawab dengan cara yang pahit.

Dicopot Selasa, Ditahan Rabu

Pada Selasa 2 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto telah mencopot tiga pimpinan BGN sekaligus, yaitu: Dadan Hindayana selaku Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung selaku Wakil Kepala. Alasannya mengevaluasi kinerja program MBG (Makan Bergizi Gratis).

Kurang dari 24 jam, pada Rabu 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung langsung bergerak. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus dugaan korupsi tata kelola MBG tahun anggaran 2025-2026, lalu digiring ke mobil tahanan yang ada di Gedung Kejagung Jakarta. Dadan bahkan baru pulang dari ibadah haji dengan istrinya saat penyidik sudah menunggunya.

“Lidiknya sekitar satu minggu. Tapi kalau mempelajarinya, mungkin sejak beberapa waktu yang lalu,” ucap Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, kepada wartawan.

Apa yang Dikorupsi?

Kejagung membongkar sejumlah pengadaan yang diduga bermasalah. Yang paling mencolok adalah motor listrik yaitu sebanyak 21.801 unit dengan total anggaran sekitar Rp1,3 triliun. Vendor pemegang proyek, PT YAT, disebut tidak memenuhi syarat tapi tetap lolos.

Selain itu ada pengadaan berupa 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, dan 5.400 unit TV 75 inci, semuanya diduga tidak sesuai dengan ketentuan dan ada mark-up. Total anggaran MBG sendiri mencapai Rp85,27 triliun di 2025 dan Rp268 triliun di tahun 2026 semuanya berasal dari APBN.

“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar Rp1 triliun. Pengadaan 32.000 pasang sepatu tidak sesuai ketentuan dan adanya mark-up,” Syarief dalam konferensi pers hari Rabu 3 Juni 2026.

Modusnya Bagaimana?

Kejagung mengungkap dua jalur utama yang diduga dipakai para tersangka. Pertama, mengintervensi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) proyek pengadaan supaya spesifikasi barang itu mengarah ke vendor yang mereka pilih.

Kedua, memanfaatkan yayasan-yayasan afiliasi. Yayasan yang seharusnya menjadi mitra SPPG di sekolah-sekolah ternyata mempunyai kaitan langsung dengan para tersangka. Walaupun tidak memenuhi syarat, yayasan itu tetap lolos verifikasi di portal Mitra BGN karena mendapat “perhatian khusus” dari Dadan cs.

“Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun,” ungkap syarief.

Respons Prabowo

Prabowo tidak hanya diam. Selain memecat ketiganya, ia juga langsung memanggil Kepala BPKP dan PPATK untuk mencari tahu lebih dalam terkait indikasi penyelewengan di BGN.

Di hadapan jajaran BGN usai pemecatan, Prabowo menegaskan sikapnya. “Saya tidak mau uang rakyat dicuri!” ujarnya.

Yang Paling Dirugikan

Di balik semua itu, ada wajah yang lebih nyata dari kerugiannya, yaitu anak-anak sekolah yang seharusnya menjadi penerima program MBG. Anggaran yang seharusnya mengalir untuk memenuhi gizi mereka tapi justru diduga mengalir ke pengadaan barang yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan dasar program.